BNN dan KPK Minta Tambahan Anggaran

12-06-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Foto : Azka/Man

 

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran kepada Komisi III DPR RI dari pagu anggaran dalam APBN tahun 2020 yang sudah ditetapkan. BNN meminta tambahan anggaran sebesar Rp 459,3 miliar dan KPK meminta tambahan Rp 580,14 miliar.

 

Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan jajaran BNN dan KPK yang membahas anggaran di kedua lembaga tersebut. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Hadir Ketua KPK Agus Raharjo dan Kepala BNN Heru Winarko. Dalam pagu anggaran tahun 2020, KPK mendapat alokasi sebesar Rp 828,17 miliar. Sementara BNN mendapat Rp 1,5 triliun.

 

“Anggaran BNN pada tahun 2018 Rp 1,7 triliun, 2019 Rp 1,5 triliun. Pagu indikatifnya naik Rp 71 miliar. Lalu, mengajukan tambahan anggaran Rp 459 lagi untuk BNN. Mohon bapak dan ibu memberi perhatian ini,” ucap Erma saat memimpin RDP di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

 

Sementara KPK sendiri seperti disampaikan Agus Raharjo, usulan tambahan yang sebesar Rp 580,14 miliar diantaranya untuk program penambahan pegawai sebesar Rp 194,14 miliar. Selain itu ada pula rencana pembangunan gedung pengelolaan dan benda sitaan yang menelan biaya sebesar Rp 94,4 miliar. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Soedeson Tandra: Integritas dan Pemahaman Konstitusi Kunci Seleksi Hakim MK
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kualitas utama yang dicari dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and...
DPR Respons Permohonan Uji Materiil UU tentang Pendidikan Tinggi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tim Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan Mahkamah...
Legislator Berharap Hakim MK Mampu Menjaga Konstitusi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI pada hari ini menggelar fit and proper test terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi...
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Mahkamah...